Circular Letter : Notification Letter of the Restitution Procedures for Article 23 Income Tax Deduction for Port Services

February, 21st 2020

SURAT EDARAN

FI/20192018/01 tanggal 21 September 2018

PERIHAL

PEMBERITAHUAN PROSEDUR PENGEMBALIAN DANA

ATAS PEMOTONGAN PPH PASAL 23 UNTUK JASA KEPELABUHAN


Kepada:

Para Pengguna Jasa PT New Priok Container Terminal One

Merujuk pada :

  1. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.03/2015 ("PMK 141") tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Ayat (1) huruf c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, pasal 1 ayat (6) mengenai Jasa Pelayanan Kepelabuhan;
  2. Surat Edaran PT New Priok Container Terminal One No. FI/28122016/01 tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah diuah dengan No. FI/22022017/01 tanggal 22 Februari 2017 perihal pemberitahuan Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Kepelabuhan.

Bersama ini kami PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") menyampaikan revisi prosedur pengembalian dana atas pemotongan PPh Pasal 23 untuk jasa kepelabuhanan yang mana akan berlaku efektif terhitung dari tanggal Surat Edaran ini  ditandatangani.

Bagi para pengguna jasa yang melakukan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan PMK 141, maka NPCT1 akan mengembalikan pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan oleh para pengguna jasa berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

  1. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 ("Bukti Potong") harus segera diajukan permohonan pengembalian dana ke NPCT1 paling lambat dibulan ke 3 sejak Nota dan Perhitungan Pelayanan Jasa ("NPPJ") diterbitkan. Contoh: NPPJ tanggal 10 Januari 2018 dapat diajukan permohonan paling lambat di tanggal 30 April 2018.
  2. Bukti potong yang mewakili tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pada saat dilakukan proses pengajuan, untuk diajukan paling lambat tanggal 10 Februari. Contoh: bukti potong periode Desember 2018 hanya dapat diajukan paling lambat tanggal 10 Februari 2019.
  3. Surat permohonan pengembalian dana atas pemotongan PPh Pasal 23 (format surat terlampir) harus diajukan oleh perusahaan yang namanya tercantum pada NPPJ dengan kop surat resmi perusahaan tersebut dan melampirkan :
  • Salinan NPWP;
  • Salinan Surat Pernyataan / Kuasa Khusus dari pejabat yang berwenang menandatangani bukti potong;
  • Salinan NPPJ atas bukti potong yang diajukan; Bukti potong asli - dengan ketentuan 1 (satu) bukti potong dibuat untuk semua NPPJ yang pemotongannya dilaporkan dalam masa pajak yang sama. Contoh: pada bulan Agustus, maka bukti potong yang diterbitkan di periode Agustus harus 1 (satu) bukti potong untuk 20 (dua puluh) NPPJ;
  • Jenis penghasilan yang tertera pada bukti potong adalah "Jasa Pelayanan Kepelabuhanan" mengacu pada PMK 141 poin 6.d. Jasa Lain;
  • Informasi rekening penerima pengembalian dana;
  • Surat Permohonan pengembalian asli harus diberi materi Rp. 6.000,- dan distempel.


Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


Hardy Santoso

Head of Finance


Attachment